Ketua FORWAKA Sumatera Utara, Irfandi, menjadi sorotan melalui komitmennya dalam mendorong profesionalisme jurnalistik, menjaga independensi pers, serta memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan wartawan. Pelantikan pengurus FORWAKA Kabupaten Dairi periode 2026–2028 menjadi momentum penguatan organisasi dan solidaritas wartawan di Sumatera Utara. (Foto: LIBAS86.COM)
SUMATERA UTARA, LIBAS86.COM – Kepemimpinan dalam organisasi wartawan bukan sekadar tentang pelantikan pengurus atau memperluas jaringan hingga ke daerah. Lebih dari itu, kepemimpinan diuji melalui keberanian menjaga independensi pers, memperjuangkan perlindungan wartawan, dan memastikan organisasi memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Pesan inilah yang mengemuka dari Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumatera Utara, Irfandi, dalam pelantikan pengurus FORWAKA Kabupaten Dairi periode 2026–2028.
Di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, Irfandi menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pers. Kecepatan menyampaikan informasi tidak boleh mengalahkan akurasi, sementara kebebasan pers harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa wartawan bukan hanya bertugas menyampaikan kabar, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perhatian Irfandi terhadap hubungan wartawan dan institusi kejaksaan juga menjadi bagian penting dari arah organisasi. Kemitraan yang profesional, menurut prinsip kemerdekaan pers, harus dibangun di atas keterbukaan informasi dan sikap saling menghormati, tanpa menghilangkan independensi jurnalistik. Wartawan tetap memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial, mengajukan pertanyaan kritis, serta mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi.
Tak hanya berbicara mengenai kualitas pemberitaan, penguatan perlindungan hukum dan kesejahteraan wartawan juga menjadi agenda yang patut mendapat perhatian. Gagasan penguatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FORWAKA dan pengembangan koperasi wartawan membuka ruang bagi organisasi untuk membangun dukungan yang lebih konkret bagi anggotanya. Kendati membutuhkan perencanaan matang, tata kelola transparan, dan pelaksanaan berkelanjutan, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian serta solidaritas di kalangan jurnalis.
Bagi Irfandi, perluasan organisasi ke berbagai daerah semestinya tidak berhenti pada penambahan struktur kepengurusan. Kehadiran FORWAKA di daerah harus diikuti peningkatan kapasitas wartawan, penguatan pemahaman hukum, dan program kerja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anggota. Pelantikan FORWAKA Dairi periode 2026–2028 pun menjadi momentum untuk menerjemahkan pesan kepemimpinan tersebut ke dalam kerja organisasi yang lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.
Pada akhirnya, kekuatan organisasi wartawan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya jaringan, tetapi oleh kemampuannya menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik. Sikap tenang dalam memimpin perlu berjalan beriringan dengan ketegasan mempertahankan prinsip independensi, etika, dan kebenaran informasi. Tantangan Irfandi bersama FORWAKA Sumut kini adalah membuktikan bahwa gagasan tentang profesionalisme, perlindungan wartawan, dan kesejahteraan anggota bukan sekadar pesan dalam sebuah pelantikan, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kerja nyata.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI
