MEDAN, LIBAS86.COM — Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini digelar pada Selasa, 21 April 2026, di Aula Cipta Kerta, Medan, sebagai langkah konkret memperkuat aspek legal dalam operasional BUMD.
Kerja sama ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, bersama Wakajati Abdullah Noer Denny, para asisten, serta jajaran Jaksa Pengacara Negara dan staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kehadiran para petinggi kejaksaan ini menegaskan pentingnya sinergi antara institusi penegak hukum dan badan usaha milik daerah dalam menjaga tata kelola yang akuntabel.
Dari pihak perusahaan, Direktur Utama Ardian Surbakti hadir didampingi jajaran manajemen, termasuk unsur pengawas internal dan bidang hukum. Dalam keterangannya, Ardian menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor air bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dukungan Jaksa Pengacara Negara akan sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum, baik dalam penyelesaian sengketa perdata maupun dalam aspek tata usaha negara. Hal ini dinilai krusial untuk meminimalisir potensi risiko hukum yang dapat mengganggu operasional perusahaan.
Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong Perumda Tirtanadi menjadi BUMD yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan adanya pengawalan hukum dari Kejati Sumut, setiap kebijakan strategis perusahaan diharapkan berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
Langkah kolaboratif ini juga menjadi sinyal kuat bahwa penguatan tata kelola BUMD di Sumatera Utara terus diarahkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Sinergi antara dunia usaha daerah dan aparat penegak hukum diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI
