MEDAN, LIBAS86.COM — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi meluncurkan aplikasi Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization), sebuah inovasi sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital yang menerapkan mekanisme split bill secara real-time. Peluncuran ini berlangsung di Sun Plaza Medan, Senin (27/4/2026), dan menjadi yang pertama di Indonesia.
Qresto menghadirkan terobosan dalam sistem perpajakan daerah dengan memisahkan secara otomatis antara pembayaran konsumsi dan pajak restoran, kafe, hingga hotel. Pajak yang dibayarkan masyarakat langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanpa melalui mekanisme pelaporan manual oleh pelaku usaha, sehingga meminimalisir potensi kebocoran.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa inovasi ini menjawab persoalan klasik dalam sistem self-assessment, di mana pelaku usaha sebelumnya melaporkan pendapatan secara mandiri setiap bulan. “Dengan Qresto, saat transaksi terjadi, pajak langsung terpisah dan masuk ke kas daerah. Tidak ada lagi dana yang mengambang,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, implementasi Qresto merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengganggu ruang privat bisnis. Sistem ini juga dinilai mampu memperkuat akurasi data, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah.
Pengembangan Qresto merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Sumut, dan Pemerintah Kota Medan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudy Hutabarat, menyebut digitalisasi transaksi seperti ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan.
Sebagai tahap awal, Sushi Tei Sun Plaza ditunjuk sebagai mitra percontohan implementasi Qresto. Restoran yang telah mengadopsi sistem ini akan diberi label “Restoran Sahabat Pemerintah”, sebagai simbol komitmen terhadap transparansi dan integritas dalam pengelolaan pajak. Pemerintah berharap inovasi ini dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia guna memperkuat sistem keuangan daerah secara nasional.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































