MEDAN, LIBAS86.COM — Pekerjaan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Jalan Gaperta/Medan–Sp. Jalan Kapten Muslim ke arah Sp. Jalan Beringin Raya, Kecamatan Medan Helvetia, yang bersumber dari APBD Kota Medan dengan nilai kontrak mencapai Rp8.008.822.117, menjadi sorotan. Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat dengan Nomor 013/SP/24.1/APBD/2026, tanggal kontrak 25 Juni 2026, masa pelaksanaan 173 hari, dan dikerjakan oleh CV. Amanda Citra.
Pantauan LIBAS86.COM pada Jumat (21/8/2026) menunjukkan aktivitas pekerjaan berupa penggalian saluran drainase menggunakan alat berat. Di lokasi terlihat galian terbuka, material hasil pengerukan, pekerja yang melakukan aktivitas di dalam saluran serta kondisi air yang menggenang pada bagian saluran yang sedang dikerjakan. Kondisi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan guna memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Konfirmasi diterima Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase SDABMBK Kota Medan, Hardy Patuan Sibarani. Menanggapi pertanyaan media terkait pelaksanaan proyek tersebut, Hardy menyampaikan bahwa pekerjaan masih berlangsung dan pengawasan tetap dilakukan. “Kegiatan tersebut masih dalam pekerjaan dan selalu dimonitoring oleh PPTK dan Pengawas,” ujar Hardy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan karena proyek masih berada pada tahap pelaksanaan. Dengan nilai kontrak lebih dari Rp8 miliar, pengawasan tidak hanya menyangkut keberlangsungan pekerjaan, tetapi juga perlu memastikan kesesuaian antara pekerjaan fisik dengan kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu konstruksi, keselamatan konstruksi serta progres yang menjadi dasar pembayaran. Hal tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan jasa konstruksi yang menekankan kepastian hukum, keamanan, keselamatan, kesehatan, mutu dan tata kelola pekerjaan.
Dari perspektif pengadaan pemerintah, pekerjaan yang menggunakan APBD juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Karena itu, monitoring PPTK dan pengawas menjadi aspek penting untuk memastikan pekerjaan yang dibayar menggunakan uang publik benar-benar sesuai dengan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan jasa konstruksi antara lain mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah, sedangkan tata kelola pengadaan pemerintah mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025.
LIBAS86.COM menegaskan pemberitaan ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proyek tersebut. Sorotan dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penggunaan anggaran publik. Justru karena pekerjaan masih berlangsung, publik patut memperoleh kepastian bahwa hasil pekerjaan nantinya sesuai spesifikasi, volume dan mutu yang diperjanjikan. Jawaban Kabid SDABMBK Hardy Patuan Sibarani bahwa pekerjaan masih berlangsung dan selalu dimonitoring PPTK serta pengawas menjadi hak jawab sekaligus informasi penting bagi masyarakat. Selanjutnya, kualitas hasil pekerjaan dan kesesuaian realisasi dengan kontrak menjadi hal yang layak terus dikawal hingga proyek tersebut dinyatakan selesai dan diterima sesuai ketentuan..
Penulis : LBS86/ TIM
Editor : REDAKSI
