Petugas Satpol PP melakukan penindakan terhadap bangunan di Jl. Guru Sinumba VII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Setelah penindakan, aktivitas pekerjaan di lokasi kembali terpantau dan menjadi perhatian terkait status perizinan serta penegakan aturan bangunan.
MEDAN I LIBAS86.COM — Tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terhadap sebuah bangunan di Jl. Guru Sinumba VII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, setelah sebelumnya bagian dinding bangunan sempat dibobol dalam proses penindakan, berdasarkan pantauan di lapangan kini kembali terlihat aktivitas pekerjaan di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai status perizinan dan dasar hukum pekerjaan yang kembali berlangsung. Redaksi LIBAS86.COM sebelumnya telah meminta klarifikasi kepada pihak terkait mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persetujuan teknis yang dipersyaratkan, pihak pelaksana pekerjaan, serta apakah setelah tindakan Satpol PP terdapat dasar resmi yang membolehkan pekerjaan kembali dilanjutkan. Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi tersebut belum mendapatkan jawaban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan publik semakin mengemuka karena penindakan Satpol PP sebelumnya menunjukkan bahwa bangunan tersebut pernah menjadi objek tindakan penertiban. Jika setelah penindakan pekerjaan kembali berjalan, Pemko Medan perlu menjelaskan apakah telah terdapat pemenuhan persyaratan perizinan atau keputusan resmi yang menjadi dasar pekerjaan dilanjutkan. Jangan sampai proses penertiban di lapangan justru kehilangan makna karena aktivitas pembangunan kembali berlangsung tanpa kejelasan status hukumnya.
Dari sisi regulasi, penyelenggaraan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bangunan gedung sekaligus pengawasan oleh pemerintah daerah. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, terdapat mekanisme sanksi administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya, yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau pembatasan kegiatan, hingga pembongkaran dalam kondisi yang memenuhi ketentuan.
Karena itu, Wali Kota Medan melalui perangkat daerah yang berwenang diminta memastikan kembali status bangunan di Jl. Guru Sinumba VII tersebut, termasuk memeriksa PBG, kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen yang disetujui, serta dasar hukum aktivitas pekerjaan setelah penindakan Satpol PP. Jika pemeriksaan resmi nantinya membuktikan adanya pelanggaran, Pemko Medan perlu menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku secara proporsional dan transparan. Hal ini penting agar penegakan Perda dan aturan bangunan tidak terkesan berhenti hanya pada tindakan awal di lapangan.
LIBAS86.COM tetap memberikan ruang hak jawab kepada Pemko Medan, Satpol PP, perangkat daerah teknis, pemilik maupun pelaksana bangunan untuk memberikan penjelasan. Sampai adanya keterangan dan hasil pemeriksaan resmi, dugaan pelanggaran dalam perkara ini belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Publik kini menunggu penjelasan mengenai status PBG, hasil pengawasan, dasar pekerjaan kembali berlangsung, serta langkah penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran di lokasi tersebut.
Penulis : LBS86/ TIM
Editor : REDAKSI
