TANJUNGBALAI, LIBAS.COM – Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, resmi melantik 11 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, Jumat (17/4/2026) sore. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, sebagai bagian dari penguatan struktur birokrasi daerah.
Pelantikan ini merupakan hasil seleksi terbuka yang mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara melalui surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 19136/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 13 April 2026. Dengan pengisian jabatan ini, hampir seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Tanjungbalai kini telah terisi secara definitif.
Dalam sambutannya, Mahyaruddin menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik harus memahami tugas dan fungsi secara menyeluruh serta mampu meningkatkan kinerja organisasi. Ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang menuntut integritas, profesionalisme, dan capaian kerja yang terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan pola kerja rutinitas dan mulai mengedepankan kolaborasi lintas sektor, inovasi, serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi kinerja, kata dia, akan dilakukan secara berkala dan objektif guna memastikan setiap pejabat mampu menghadirkan perubahan nyata.
Wali Kota juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang tidak menunjukkan komitmen dan kinerja optimal. Ia mengingatkan bahwa visi pembangunan daerah “Tanjungbalai EMAS” (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera) harus menjadi landasan kerja seluruh OPD, bukan sekadar slogan tanpa implementasi.
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik di antaranya mengisi posisi strategis seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, hingga Komunikasi dan Informatika. Dengan struktur yang kini lengkap, Pemko Tanjungbalai diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih solid, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
