Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina Buka Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Kita Tanjungbalai 2026-2046

- Penulis

Kamis, 11 Desember 2025 - 18:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJUNGBALAI, LIBAS86.COM – Wakil Wali Kota Tanjungbalai , Muhammad Fadly Abdina secara resmi membuka kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Kota Tanjungbalai tahun 2026-2046. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PUTR, Kamis (11/12/25).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly Abdina menyampaikan bahwa penyusunan RDTR harus memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kota Tanjungbalai di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya menghadirkan konsep Smart Living dalam perencanaan tata ruang.

Baca Juga :  Muhammad Siddik: Usut Tuntas Dugaan Pelindung Tambang Ilegal di Perbatasan Madina–Tapsel

“Konsep Smart Living harus benar-benar diterapkan. Artinya, seluruh kawasan perkotaan harus terintegrasi, tertata dengan baik, dan memiliki pemerataan pembangunan,” ujar Fadly.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain mendorong tata ruang yang modern dan berkelanjutan, Wakil Wali Kota juga mengingatkan agar tim penyusun RDTR memperhatikan secara serius keberadaan kawasan strategis lainnya beserta daerah penyangganya. Ia mengingatkan bahwa salah dalam perencanaan akan berakibat kerusakan alam yang akibatnya dapat memicu bencana alam.

Baca Juga :  Pj Sekda Madina Resmi Buka Tournament Futsal PMII MADINA CUP II Dalam Rangka Memeriahkan HUT PMII ke-66

Sebagai bentuk komitmen, Muhammad Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai menyadari bahwa dinamika pembangunan dan kebutuhan ruang di Kota Tanjungbalai berkembang dengan cepat. Karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder menjadi sangat strategis dalam membantu Pemko Tanjungbalai memperkuat aspek pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tanjungbalai,” terangnya

Baca Juga :  Wakili Kajari Madina, Kasi Intel Jupri Hadiri Optimalisasi Program Jaga Desa dan Pelantikan ABPEDNAS Sumut

Melalui konsultasi publik ini, Pemko Tanjungbalai berharap tersusunnya RDTR yang komprehensif, ramah lingkungan, dan mampu menjadi pedoman kuat dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, pungkas Wakil Wali Kota.

Penulis : LBS86/ IS

Editor : REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kejari Mandailing Natal Tetapkan Mantan Plt. Kadis PMD sebagai Tersangka Korupsi Smart Village Dana Desa 2023
Terbukti Korupsi Dana Desa 2023, Tiga Perangkat Desa Tuhegeo II Divonis Penjara oleh Hakim Tipikor Medan
Diduga Tolak Konfirmasi Dana BOS, Sikap Kepala SMPN 6 Percut Sei Tuan Disorot; DPD MOSI Minta Audit dan Klarifikasi
Henry Pakpahan SH Siap Kawal Kasus Dugaan Pengeroyokan Ongku Permohonan Harahap di Paluta, Desak Polisi Bertindak Tegas
Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum Tegaskan Bahaya Main Hakim Sendiri di UIN Sumut, Sugiat Santoso: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Massa
Kejari Mandailing Natal Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Melalui Komitmen Bersama Polda Sumut dan Kejati Sumut
DPD MOSI Sumut Geruduk Kantor Bupati Deli Serdang, Desak Pembongkaran Pabrik Kasur Diduga Ilegal di Desa Sampali
Sugiat Santoso Dorong Petani Tingkatkan Kapasitas dan Daya Saing, Tegaskan Ketahanan Pangan Dimulai dari SDM Pertanian
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 18:26 WIB

Kejari Mandailing Natal Tetapkan Mantan Plt. Kadis PMD sebagai Tersangka Korupsi Smart Village Dana Desa 2023

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:54 WIB

Terbukti Korupsi Dana Desa 2023, Tiga Perangkat Desa Tuhegeo II Divonis Penjara oleh Hakim Tipikor Medan

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:41 WIB

Diduga Tolak Konfirmasi Dana BOS, Sikap Kepala SMPN 6 Percut Sei Tuan Disorot; DPD MOSI Minta Audit dan Klarifikasi

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:27 WIB

Henry Pakpahan SH Siap Kawal Kasus Dugaan Pengeroyokan Ongku Permohonan Harahap di Paluta, Desak Polisi Bertindak Tegas

Selasa, 28 Juli 2026 - 20:41 WIB

Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum Tegaskan Bahaya Main Hakim Sendiri di UIN Sumut, Sugiat Santoso: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Massa

Berita Terbaru