Proyek Pemeliharaan Sistem Drainase di Jl. Setia Budi Gg. Indah, Medan Helvetia, Kota Medan, senilai Rp235,961 juta dari APBD 2026 menjadi sorotan terkait konsistensi penerapan K3 dan penggunaan APD pekerja. Setelah mendapat sorotan media, pelaksana menunjukkan dokumentasi enam pekerja yang mengenakan APD di lokasi proyek.
MEDAN | LIBAS86.COM — Sorotan tim investigasi media terhadap aspek keselamatan kerja pada proyek Pemeliharaan Sistem Drainase di Jl. Setia Budi Gg. Indah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, memunculkan perkembangan baru. Setelah beberapa hari sebelumnya sejumlah pekerja terpantau melakukan aktivitas penggalian drainase tanpa perlengkapan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, kini kondisi di lapangan berubah drastis: para pekerja yang berada di lokasi terlihat mengenakan APD.
Proyek yang dibiayai APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 itu tercantum pada plank dengan nilai kontrak Rp235.961.000 dan dilaksanakan CV. Kasong Gruop. Namun, plank proyek yang terpasang di lokasi juga menjadi perhatian karena tidak mencantumkan volume pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi teknis pekerjaan yang menggunakan uang publik dapat diakses masyarakat sejak awal pelaksanaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang menarik, perubahan penggunaan APD tersebut terjadi setelah persoalan keselamatan kerja menjadi sorotan media. Kepada LIBAS86.COM, pihak pelaksana sebelumnya menyampaikan bahwa APD telah disediakan dan para pekerja telah diingatkan agar selalu menggunakannya. Bahkan, pelaksana menegaskan bahwa saat ini terdapat enam pekerja dan seluruhnya menggunakan APD. Pernyataan tersebut kemudian disertai foto terbaru dari lokasi proyek yang memperlihatkan para pekerja mengenakan helm, rompi keselamatan dan sepatu boot.
Di sinilah pertanyaan investigatifnya muncul: apakah kepatuhan terhadap K3 tersebut memang telah diterapkan secara konsisten sejak pekerjaan dimulai, atau baru diperketat setelah proyek disorot media? Sebab, terdapat perbedaan mencolok antara dokumentasi pemantauan sebelumnya dengan kondisi yang ditampilkan dalam dokumentasi terbaru. Media tidak menuduh adanya rekayasa, tetapi perbedaan tersebut merupakan fakta jurnalistik yang layak dipertanyakan dan diverifikasi melalui pemantauan berulang.
Jika penggunaan APD kini benar-benar diberlakukan secara konsisten, tentu langkah tersebut patut diapresiasi. Tetapi apabila kepatuhan hanya tampak ketika proyek sedang menjadi sorotan, maka publik patut bertanya: apakah keselamatan pekerja benar-benar menjadi standar kerja, atau sekadar respons sesaat terhadap sorotan media? Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi ruang kerja profesional justru berubah menjadi “panggung sandiwara”, di mana perlengkapan keselamatan tampil lengkap ketika kamera hadir, tetapi kembali diabaikan ketika pengawasan publik mereda.
Tim investigasi LIBAS86.COM tidak berhenti pada foto dan pernyataan. Pemantauan akan diarahkan pada konsistensi penerapan K3, penggunaan APD setiap hari, volume dan item pekerjaan, kualitas konstruksi drainase, keterbukaan informasi proyek serta efektivitas pengawasan PPK/pengawas lapangan. Sebab, proyek yang dibiayai APBD bukan hanya dituntut selesai secara administratif, tetapi juga harus memenuhi aspek keselamatan kerja, mutu pekerjaan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Klarifikasi pelaksana tetap menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini, namun konsistensi di lapanganlah yang pada akhirnya akan menjawab apakah perubahan tersebut merupakan perbaikan nyata atau sekadar efek setelah proyek disorot media.
Penulis : LBS86/ TIM
Editor : REDAKSI
