Kondisi permukaan beton dan papan informasi proyek pemeliharaan berkala ruas jalan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang menjadi sorotan tim media LIBAS86.COM. Pekerjaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut meminta perhatian terkait kesesuaian mutu beton dengan spesifikasi teknis. (Foto: Tim Media LIBAS86.COM)
DELI SERDANG, LIBAS86.COM — Sikap diam pejabat publik ketika dikonfirmasi media terkait pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat patut dipertanyakan. Tim media LIBAS86.COM menyoroti proyek pemeliharaan berkala ruas jalan di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang berdasarkan papan informasi proyek mencantumkan pagu anggaran sekitar Rp1,3 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut muncul setelah tim media melakukan pemantauan langsung ke lokasi dan mendapati permukaan beton dengan guratan yang terlihat tidak merata serta perubahan tekstur di sejumlah bagian. Temuan visual ini memunculkan pertanyaan mengenai mutu hasil pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Meski demikian, kepastian adanya pelanggaran teknis harus didasarkan pada pemeriksaan lapangan dan pengujian oleh pihak yang berwenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Ir. Marlina Br. Simanjuntak, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang. Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi yang disampaikan belum memperoleh tanggapan. Kondisi tersebut disayangkan karena penjelasan dari instansi terkait sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai pelaksanaan dan kualitas pekerjaan yang dibiayai melalui APBD.
Publik Berhak Tahu, Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, keterbukaan informasi dan pengawasan merupakan bagian penting dari akuntabilitas penggunaan anggaran. Karena itu, tim media mendesak SDABMBK Deli Serdang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, hasil pemeriksaan pengawas, serta hasil pengujian mutu beton apabila telah dilakukan. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan infrastruktur yang memenuhi persyaratan teknis.
Tim media juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk kejaksaan dan kepolisian sesuai kewenangannya, melakukan penelaahan serta pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, apakah pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, dan apakah terdapat kerugian keuangan negara atau unsur pelanggaran hukum. Langkah tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Ir. Marlina Br. Simanjuntak yang dapat dimuat sebagai klarifikasi atas temuan visual tersebut. Redaksi LIBAS86.COM tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SDABMBK Deli Serdang maupun pelaksana proyek. Diamnya pihak yang dikonfirmasi tidak dapat dijadikan bukti pelanggaran, tetapi pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran publik tetap harus dijawab secara transparan.
Penulis : LBS86/ TIM
Editor : REDAKSI
