Aswas Kejati Sumatera Utara Agung Ardiyanto saat kegiatan apel jajaran Kejati Sumut bersama Irfandi, Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumut, yang menyerukan pentingnya verifikasi informasi dan menjaga asas praduga tak bersalah.
MEDAN – Isu dugaan diamankannya Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Agung Ardiyanto, oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proyek pendidikan beredar di media sosial pada Kamis (22/10/2026). Namun, Agung membantah narasi tersebut dan menyatakan dirinya sedang berada di Jakarta untuk suatu keperluan.
Kepada sejumlah awak media melalui sambungan telepon pada Kamis malam, Agung Ardiyanto menegaskan bahwa keberadaannya di Jakarta bukan sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial. “Saya di Jakarta karena ada urusan, Mas,” ujarnya. Ia juga mengaku heran dengan beredarnya informasi mengenai dirinya, seraya menyikapinya dengan tenang sebagai bagian dari risiko jabatan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kejagung yang mengonfirmasi kebenaran isu tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi kabar yang beredar, Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara, Irfandi, mengingatkan para penggiat media sosial maupun insan pers agar tidak terburu-buru menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, setiap informasi yang menyangkut reputasi pejabat publik harus diperiksa melalui sumber yang kredibel dan dikonfirmasi kepada pihak terkait. “Cek dulu sumber informasi. Jangan hanya berdasarkan katanya-katanya, lalu berakibat rusaknya karakter pejabat Kejaksaan yang merupakan pekerja keras dan dekat dengan semua kalangan,” ujar Irfandi, Kamis malam.
Irfandi menilai Agung Ardiyanto dikenal sebagai pejabat yang ramah, komunikatif, dan terbuka terhadap berbagai kalangan, termasuk wartawan, masyarakat, serta pejabat pemerintahan. Berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan Agung, ia menilai Aswas Kejati Sumut tersebut cukup responsif dalam memberikan informasi maupun menanggapi komunikasi, baik secara langsung maupun daring. Meski demikian, penilaian personal tersebut tidak menggantikan pentingnya verifikasi independen terhadap setiap informasi yang berkembang.
Forwaka Sumut, lanjut Irfandi, turut memantau kinerja dan hubungan eksternal para pejabat utama Kejati Sumut. Sejauh yang diketahui pihaknya, interaksi Agung dengan berbagai elemen masyarakat masih berada dalam koridor tugas dan fungsi kedinasan. Ia pun mengingatkan bahwa kritik, pengawasan, dan pemberitaan terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, tetapi harus dilandasi data yang valid, konfirmasi berimbang, serta pemisahan yang jelas antara fakta dan dugaan.
“Kita harus menyajikan informasi yang valid, bukan hoaks atau kabar yang tidak benar. Kita bertanggung jawab kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta hukum yang berlaku. Jarimu harimaumu,” tegas Irfandi. Sementara itu, keterangan resmi dari Kapuspenkum Kejagung dan Kasi Penkum Kejati Sumut masih belum diperoleh hingga berita ini disusun. Karena itu, kebenaran isu dugaan pengamanan Agung Ardiyanto maupun kaitannya dengan proyek pendidikan belum dapat dipastikan secara independen. Semua pihak diharapkan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menarik kesimpulan sebelum ada penjelasan resmi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI
