Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara daring dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/8/2026). Pemko Medan mendorong pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui UMKM, pedagang lokal, produsen pangan, dan penyerapan tenaga kerja.
MEDAN I LIBAS86.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan didorong tidak berhenti sebagai program pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemerintah Kota Medan siap memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM, pedagang lokal hingga tenaga kerja di sekitar lokasi.
Komitmen tersebut disampaikan Rico Waas usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MBG secara daring dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/8/2026). Rakor tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola MBG sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mencakup penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pendanaan serta pengadaan barang dan jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rico, keberadaan SPPG harus mampu menciptakan efek ekonomi berantai di tengah masyarakat. Karena itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi UMKM dan produsen lokal untuk terlibat dalam rantai pasok. “Keberadaan SPPG harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari penjual UMKM, pedagang lokal, hingga penyerapan tenaga kerja di sana,” tegas Rico.
Untuk menjaga agar kebutuhan program tidak mengganggu stabilitas pasokan pangan, Rico menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan pemantauan stok bahan pangan secara rutin. Jika kebutuhan MBG terus meningkat, Pemko Medan akan mendorong peningkatan produksi sehingga pertumbuhan permintaan dapat diimbangi dengan kapasitas produksi lokal. Langkah ini dinilai penting agar program nasional tersebut sekaligus memperkuat ekosistem pangan dan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan terus diperkuat melalui Dinas Pendidikan serta koordinasi dengan BGN wilayah Sumatera Utara dan Korwil Medan. Pemerintah daerah dan BGN didorong duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis sehingga pelaksanaan MBG berjalan efektif, tepat sasaran, memenuhi standar gizi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Regulasi MBG juga terus berkembang, termasuk pengaturan mengenai penanganan sisa pangan, sampah dan air limbah domestik pada SPPG.
Dalam rakor tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengapresiasi keaktifan pemerintah daerah dalam mendukung MBG. Ia menekankan bahwa program tersebut bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan MBG, termasuk pembahasan mengenai dukungan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Dengan demikian, MBG di Medan diharapkan bukan hanya mengisi piring anak-anak, tetapi juga menggerakkan dapur ekonomi warga dari hulu hingga hilir.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI
