Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara meninjau langsung pulau-pulau milik Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai bagian dari percepatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT), sertifikasi aset daerah, serta penguatan kepastian hukum dalam pengelolaan aset pemerintah guna mendukung pembangunan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.
TANJUNGBALAI, LIBAS86.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) serta sertifikasi aset daerah, termasuk penataan dan legalisasi pulau-pulau milik Pemko Tanjungbalai. Langkah strategis tersebut ditandai dengan peninjauan langsung yang dilakukan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha dari atas Jembatan Tabayang, Rabu (5/8/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kanwil BPN Sumut terkait percepatan penyusunan NPGT sebagai instrumen penting dalam perencanaan tata ruang, inventarisasi aset tanah pemerintah, serta penyelesaian sertifikasi aset daerah. Penataan aset ini dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin Salim dan Kepala Kanwil BPN Sumut berdiskusi mengenai sejumlah langkah strategis, mulai dari inventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah, percepatan penerbitan sertifikat aset, hingga legalisasi pulau-pulau yang menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Tanjungbalai. Kedua pihak juga menegaskan komitmen memperkuat sinergi agar seluruh proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa legalitas aset daerah merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Menurutnya, dukungan langsung dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset strategis milik daerah.
“Dengan adanya dukungan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, terlebih hari ini Kepala Kanwil BPN Provsu datang langsung ke Kota Tanjungbalai, hal ini tentunya menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara Pemko Tanjungbalai dan BPN,” ujar Mahyaruddin Salim. Ia berharap seluruh tahapan penataan aset dapat diselesaikan secara cepat, tepat, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aset milik pemerintah daerah.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Kantor BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Muhammad Fadly Lubis, Sekretaris Perkim Fajar Mas Muliawan, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor BPN Kota Tanjungbalai. Pemerintah Kota Tanjungbalai optimistis percepatan penyusunan NPGT dan sertifikasi aset daerah akan memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah, serta mendorong pembangunan Kota Tanjungbalai yang tertib, maju, dan berkelanjutan.
Penulis : LBS86/ IS
Editor : REDAKSI
