MEDAN, LIBAS86.COM — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung dari Rumah Dinas Wali Kota Medan itu, Rico Waas didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan kesiapan Pemko Medan menghadapi proses audit keuangan secara transparan dan profesional.
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam arahannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang diperkuat dengan pemanfaatan Big Data Analytics. Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas serta kedalaman analisis pemeriksaan, sehingga hasil audit menjadi lebih akurat dan kredibel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bobby juga menegaskan bahwa BPK tidak berada dalam posisi mengkritisi kebijakan kepala daerah, melainkan memastikan implementasi kebijakan melalui program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, BPK memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi keuangan negara. Namun demikian, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik.
Di akhir pertemuan, BPK RI mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan profesionalisme selama proses audit berlangsung. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan di daerah.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI
