Mandailing Natal, LIBAS86.COM – Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Mandailing Natal menjadi perhatian publik setelah muncul perbedaan harga yang cukup mencolok antara pengadaan di tingkat daerah dan pengadaan secara nasional.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal menganggarkan Rp462.086.000 untuk pengadaan 7.967 buku KIA. Jika dibagi rata, harga satuannya berada di kisaran Rp58.000 per buku.
Sebagai perbandingan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Pengumuman Mini Kompetisi Pengadaan Penyediaan Buku KIA Tahun Anggaran 2025 menetapkan pagu sebesar Rp19.304.634.000 untuk 2.474.953 buku. Dengan demikian, harga satuan di tingkat nasional berada di kisaran Rp7.800 per buku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbandingan tersebut menunjukkan adanya selisih harga yang signifikan. Secara sederhana, harga pengadaan di daerah tercatat sekitar tujuh kali lebih tinggi dibanding harga nasional.
Ketua Pergerakan Pemuda Mahasiswa Mandailing Natal (P2M2), Muhammad Sobwan, telah melayangkan surat konfirmasi kepada Dinas Kesehatan Mandailing Natal guna meminta klarifikasi atas perbedaan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada tanggapan tertulis dari pihak Dinas Kesehatan.
Surat tersebut meminta penjelasan mengenai:
Dasar penetapan harga satuan
Perbandingan spesifikasi teknis dengan pengadaan pusat
Mekanisme sinkronisasi antara pengadaan daerah dan nasional
Mekanisme distribusi Buku KIA ke Puskesmas
“Kami tidak dalam posisi menuduh. Namun ketika terdapat perbedaan angka yang cukup besar, tentu wajar jika publik meminta penjelasan yang terbuka dan rasional,” ujar Sobwan.
Sementara itu, informasi mengenai selisih harga tersebut juga telah disampaikan kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang saat ini tengah melakukan audit pendahuluan di Mandailing Natal.
Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, perbedaan harga tidak serta-merta berarti adanya pelanggaran. Namun deviasi yang signifikan tetap perlu diuji kewajarannya, terutama karena menyangkut belanja publik.
Program Buku KIA sendiri merupakan instrumen penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Karena itu, transparansi dalam proses pengadaannya menjadi hal yang krusial. Jika terdapat perbedaan spesifikasi atau komponen biaya yang membenarkan selisih harga tersebut, penjelasan terbuka akan menjadi jawaban yang paling tepat. Sebaliknya, jika ditemukan kekeliruan dalam perencanaan atau penghitungan harga, perbaikan sejak dini justru dapat menyelamatkan keuangan daerah.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan polemik, melainkan keterbukaan. Dan publik kini menunggu penjelasan resmi.
Penulis : LBS86/ Sp
Editor : REDAKSI
