Konsisten Perluas Akses Kesehatan, Pemko Tanjungbalai Sabet UHC Award 2026 Kategori Pratama

- Penulis

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJUNGBALAI, LIBAS86.COM –  Komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan kembali mendapat pengakuan nasional. Di awal 2026, Pemko Tanjungbalai berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama, menegaskan keseriusan daerah dalam melindungi hak dasar kesehatan masyarakat.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam ajang nasional UHC Award 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026). Kota Tanjungbalai tercatat sebagai salah satu dari 133 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang dinilai memenuhi standar capaian UHC melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga :  Kelangkaan LPG 3 Kg di Tanjungbalai, Plh Wali Kota Bersama Forkopimda Sidak SPBE dan Pangkalan

Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kota Tanjungbalai mencapai 98,81 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 81,67 persen dari total penduduk 187.424 jiwa. Capaian tersebut melampaui ambang batas kategori Pratama yang mensyaratkan kepesertaan minimal 98 persen dan keaktifan minimal 80 persen.

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, dan diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Wali Kota Tanjungbalai menegaskan bahwa Universal Health Coverage bukan sekadar capaian statistik, melainkan indikator keberpihakan nyata pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat persoalan kesehatan.

Baca Juga :  Bank MANTAP dan BKPSDM Tanjungbalai Gelar Sosialisasi Taspen untuk ASN Pensiun 2026, Tekankan Waspada Penipuan

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, kepatuhan pembayaran iuran PBPU Pemerintah Daerah hingga September 2025, serta konsistensi alokasi anggaran daerah. Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : LBS86/ IS

Editor : REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kejari Mandailing Natal Tetapkan Mantan Plt. Kadis PMD sebagai Tersangka Korupsi Smart Village Dana Desa 2023
Terbukti Korupsi Dana Desa 2023, Tiga Perangkat Desa Tuhegeo II Divonis Penjara oleh Hakim Tipikor Medan
Diduga Tolak Konfirmasi Dana BOS, Sikap Kepala SMPN 6 Percut Sei Tuan Disorot; DPD MOSI Minta Audit dan Klarifikasi
Henry Pakpahan SH Siap Kawal Kasus Dugaan Pengeroyokan Ongku Permohonan Harahap di Paluta, Desak Polisi Bertindak Tegas
Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum Tegaskan Bahaya Main Hakim Sendiri di UIN Sumut, Sugiat Santoso: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Massa
Kejari Mandailing Natal Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Melalui Komitmen Bersama Polda Sumut dan Kejati Sumut
DPD MOSI Sumut Geruduk Kantor Bupati Deli Serdang, Desak Pembongkaran Pabrik Kasur Diduga Ilegal di Desa Sampali
Sugiat Santoso Dorong Petani Tingkatkan Kapasitas dan Daya Saing, Tegaskan Ketahanan Pangan Dimulai dari SDM Pertanian
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 18:26 WIB

Kejari Mandailing Natal Tetapkan Mantan Plt. Kadis PMD sebagai Tersangka Korupsi Smart Village Dana Desa 2023

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:54 WIB

Terbukti Korupsi Dana Desa 2023, Tiga Perangkat Desa Tuhegeo II Divonis Penjara oleh Hakim Tipikor Medan

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:41 WIB

Diduga Tolak Konfirmasi Dana BOS, Sikap Kepala SMPN 6 Percut Sei Tuan Disorot; DPD MOSI Minta Audit dan Klarifikasi

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:27 WIB

Henry Pakpahan SH Siap Kawal Kasus Dugaan Pengeroyokan Ongku Permohonan Harahap di Paluta, Desak Polisi Bertindak Tegas

Selasa, 28 Juli 2026 - 20:41 WIB

Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum Tegaskan Bahaya Main Hakim Sendiri di UIN Sumut, Sugiat Santoso: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Massa

Berita Terbaru