MADINA, LIBAS86.COM – Kejaksaan Negeri Mandailing Natal resmi menetapkan dua orang tersangka berinisial FL dan MW terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PSR) Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Herianto, S.H., M.H., Kasi Intelijen Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., serta Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.Rabu, (3/12/2025)
Dalam keterangan resminya, Kejari Madina menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyalahgunaan dana PSR Tahun Anggaran 2021. Adapun para tersangka masing-masing berperan sebagai berikut:
FL, Mantan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
MW, Petugas Penilai Kemajuan Fisik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
Adapun Latar Belakang Perkara, Pada Tahun Anggaran 2021, Kelompok Tani SY menerima bantuan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.996.722.000, untuk total luas lahan 66,83 hektare dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 29 orang.
Namun, hasil penyidikan menemukan adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program tersebut. Kedua tersangka diduga melakukan tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi sehingga menyebabkan program tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., menyampaikan:
“ Berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Independen, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 488.467.500 yang timbul akibat penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk peremajaan kelapa sawit “.
Beliau juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi:
“ Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat serta menghambat pembangunan nasional. Kami tidak akan ragu menindak setiap pihak yang terbukti terlibat “.
Proses Penetapan dan Penahanan, Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, FL dan MW telah dipanggil dan memenuhi panggilan penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif serta pemeriksaan kesehatan, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mulai 03 Desember 2025 selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan.
Pasal yang Disangkakan
Kedua tersangka dijerat dengan:
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Subsider:
Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Penyidikan Akan Terus DikembangkanKasi Pidsus Kejari Madina, Herianto, S.H., M.H., menyatakan:
“ Penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain apabila ditemukan bukti yang cukup. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal pengaduan resmi Kejaksaan”.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Madina, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., menambahkan:
“ Tim Pidsus telah menemukan dua alat bukti yang sah, dan diduga kuat para tersangka adalah pelaku tindak pidana dimaksud. Ke depan, penyidik akan fokus pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara”.
Penulis : LBS86/ SP/ MBS
Editor : REDAKSI
