MEDAN, LIBAS86.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kajari Madina), Yos A. Tarigan, S.H., M.H., M.I.Kom, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Gilbert Abiet Nego Partogi Tua Sitindaon, S.H., M.H., menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Kejaksaan Negeri se-Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS) lantai dua Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, tersebut berfokus pada penguatan sinergitas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di wilayah Sumatera Utara.
Sumatera Utara menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang menerapkan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan konsep Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan dibanding pembalasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Undang Mugopal.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Dr. Harly Siregar, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pemanfaatan pidana kerja sosial sebagai alternatif penegakan hukum.
“Pelaksanaan pidana kerja sosial merupakan alternatif penanganan perkara, khususnya bagi pelaku tindak pidana tertentu dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, serta bagi terdakwa berusia di bawah umur. Langkah ini juga dapat mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan,” ujar Kajati Harly Siregar.
Penandatanganan PKS dilakukan secara simbolis oleh Kajati Sumut Dr. Harly Siregar, Gubernur Sumut Muhammad Bobbi Afif Nasution, dan diikuti oleh seluruh bupati/wali kota se-Sumatera Utara bersama para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing masing
Penulis : LBS86/ MB SIREGAR
Editor : REDAKSI
