MEDAN – Ketua Umum FKSM Sumatera Utara, Irwansyah, mendesak aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Inspektorat, serta aparat penegak hukum segera melakukan audit dan klarifikasi menyeluruh atas dugaan transaksi proyek yang disebut melibatkan oknum ASN Dinas PUPR di sebuah kamar hotel di Kota Pematang Siantar.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwansyah kepada redaksi media ini saat ditemui di Kantor FKSM Sumut, Rabu (25/2/2026).
Menurut Irwansyah, apabila benar terjadi pembahasan atau negosiasi proyek di luar mekanisme resmi pemerintahan, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan asas transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik koruptif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif dan terbuka. Jika benar ada pemotongan pagu proyek atau kesepakatan di luar prosedur resmi, ini berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan. Jangan ada pembiaran,” tegas Irwansyah.
Ia menambahkan bahwa setiap ASN terikat kewajiban menjaga integritas jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, lanjutnya, dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian.
Lebih jauh, Irwansyah mengingatkan bahwa apabila dalam dugaan tersebut ditemukan unsur suap, gratifikasi, atau persekongkolan, maka dapat berimplikasi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ini uang negara, ini anggaran publik. Jika tidak ada pelanggaran, silakan dibuka secara transparan agar nama baik institusi terjaga. Tetapi jika ada pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” ujar Irwansyah dengan tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas PUPR Pematang Siantar maupun Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara terkait identitas pihak dalam rekaman yang beredar. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Penulis : LBS86/ TIM
Editor : REDAKSI
