PANYABUNGAN, LIBAS86.COM – Kasus dugaan penggelapan dana operasional Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tambangan sebesar Rp107 juta yang menyeret nama Hasmarullah, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tambangan, terus bergulir. Polres Mandailing Natal (Madina) memastikan proses hukum kini tengah berjalan dan telah memasuki tahap penyelidikan.
Kasat Reskrim Polres Madina, AKP Ikhwanuddin Nasution, SH, MH, membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan akan segera berlanjut ke pemanggilan pihak terlapor.
“Masih tahap penyelidikan. Minggu depan akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari pihak instansi terkait, Kabid Pembinaan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Madina, Ucok, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil Hasmarullah untuk dimintai klarifikasi secara internal.
“Benar, kami sudah panggil beliau. Saat itu Hasmarullah menyampaikan bahwa dirinya telah dipanggil oleh Kejaksaan dan Polres Madina,” ungkap Ucok menirukan pernyataan Hasmarullah.
Ucok menegaskan, Dinas Pendidikan masih menunggu hasil resmi dari proses hukum sebelum mengambil langkah administratif sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan disiplin PNS yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang kepala sekolah negeri berstatus ASN aktif. Publik berharap penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.
Sementara itu, pelapor Hanapi Lubis menyebut sudah empat saksi diperiksa oleh penyidik Polres Madina, termasuk dirinya sendiri.
“Benar, sudah empat saksi yang dipanggil. Di antaranya saya sebagai pelapor, Ketua Panwascam Tambangan, Bendahara, dan satu anggota Panwascam,” jelasnya.
Di sisi lain, proyek revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 2 Tambangan juga menuai sorotan. Proyek senilai Rp1,689 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 itu diduga tidak sepenuhnya dikerjakan secara swakelola, melainkan dikelola oleh pihak ketiga.
Selain itu, ditemukan dua papan proyek berbeda di lokasi, meski sama-sama mencantumkan nilai anggaran dan judul kegiatan. Perbedaan format penulisan — satu bertuliskan APBN, sementara lainnya hanya APB/ Tahun Anggaran 2025 — menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Sementara itu, Hasmarullah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tambangan hingga saat ini memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan apa pun terkait kasus maupun proyek revitalisasi di sekolah yang dipimpinnya.
Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polres Madina masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat penyelidikan, sedangkan pihak Dinas Pendidikan menyatakan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
Penulis : LBS86/ MB
Editor : REDAKSI
