TELUKDALAM, LIBAS86.COM – Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmond Novvery Purba, menegaskan bahwa isu dugaan penerimaan uang sebesar Rp300 juta dalam penanganan perkara perjalanan dinas Sekretaris Daerah (Sekda) tidak benar dan tidak berdasar. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas informasi yang beredar luas di ruang publik dan memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurut Edmond, seluruh proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas) terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas serta integritas institusi penegak hukum.
Lebih lanjut, Edmond menjelaskan bahwa fokus penanganan perkara tersebut lebih mengarah pada aspek administratif, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. Dalam proses itu, ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang kemudian telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti yang kuat berpotensi menyesatkan opini publik dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran hukum seharusnya disampaikan melalui jalur resmi dengan disertai alat bukti yang valid, bukan melalui penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Di sisi lain, mantan Sekretaris Daerah Nias Selatan, Ikhtiar Duha, dalam pernyataan tertulis bermaterai mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas sebesar Rp45,2 juta ke kas pemerintah daerah. Pengembalian tersebut dilakukan pada 12 September 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan bupati yang berlaku.
Ikhtiar juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Pernyataan ini memperkuat klarifikasi yang disampaikan oleh pihak kejaksaan sekaligus menjadi penegasan bahwa isu dugaan penerimaan Rp300 juta tidak memiliki dasar fakta yang jelas.
Pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan pun mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang. Kritik dan pengawasan publik tetap dibutuhkan, namun harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan tidak menyesatkan. Institusi tersebut menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan menjaga kepercayaan publik.
Penulis : LBS86/ REL
Editor : REDAKSI
