Aliansi Ormas dan Ormawa Desak Kejari Madina Periksa Kabid Dikdas

- Penulis

Sabtu, 31 Januari 2026 - 20:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mandailing Natal, LIBAS86.COM – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal Anti Korupsi (AMP-MANDAKOR), gabungan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, berencana menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu, 4 Februari 2026.

Aliansi ini terdiri dari Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Mandailing Natal yang diketuai Andris Sumarlin, Dewan Pimpinan Daerah Pemuda LIRA Mandailing Natal yang diketuai Asron Nasution, IMA Madina Pekanbaru di bawah kepemimpinan  Gusti Pardamean Nasution, serta AMP2K Mandailing Natal yang diketuai  Pajarur Rohman sekaligus Koordinator Umum.

Baca Juga :  Solidaritas Uni Emirat Arab Beri Bantuan Korban Bencana Hidrometeorologi Diterima Rico Waas

Koordinator aksi, Andris Sumarlin, mengatakan aksi akan digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Kantor Bupati Mandailing Natal mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami akan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan persoalan program sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Mandailing Natal serta beberapa bidang lainnya,” kata Andris.

Baca Juga :  Mutasi Besar Kejagung: Muhibuddin Pimpin Kejati Sumut, Harli Siregar Naik Jadi Inspektur III Jamwas

Ia menegaskan, AMP-MANDAKOR akan mengawal seluruh tuntutan tersebut karena menyangkut masa depan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, massa aksi berharap Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menjadikan aspirasi yang disampaikan sebagai pintu masuk untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh anggaran tahun 2025 di Dinas Pendidikan Mandailing Natal.

Baca Juga :  Rico Waas Ikuti Rapat Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri Tekankan Fleksibilitas Anggaran dan Solidaritas Daerah Pasca-Bencana

Mereka juga mendesak Bupati Mandailing Natal untuk mengevaluasi atau mencopot Kabid Dikdas Disdik Madina, Riswan Halim Batubara, yang diduga tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak.

“Dugaan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dan kelalaian dalam jabatan,” pungkas Andris.

Penulis : LBS86/ SP

Editor : REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Forwaka Dairi Gandeng Kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan, Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan Saat Bertugas
Propam Mabes Polri Gelar Gaktibplin Senpi di Polres Madina, Tekankan Disiplin Personel
Laskar Prabowo 08 Sumut Apresiasi Satlantas Polrestabes Medan, Dinilai Humanis dan Responsif Layani Masyarakat
Ruko CBD Helvetia Tanpa PBG, Proses SHGB Eks HGU PTPN 2 Diminta Diusut
Realisasi PAD Medan Capai 19,91 Persen, Rico Waas Genjot Pajak Daerah dan Tunggakan PBB
DPC GANN Kota Medan Jalin Sinergi dengan LLDIKTI Wilayah I, Dorong Kampus Bersih Narkoba
LSM Kebenaran Keadilan Geruduk Polda Sumut, Desak Oknum Jaksa Penodong Senpi Segera Diproses Hukum
Dr. Maya Rumantir Tiba di Medan, LMP Sumut Sambut Hangat dan Perkuat Sinergi Kebangsaan.
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 16:53 WIB

Forwaka Dairi Gandeng Kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan, Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan Saat Bertugas

Kamis, 16 April 2026 - 15:27 WIB

Propam Mabes Polri Gelar Gaktibplin Senpi di Polres Madina, Tekankan Disiplin Personel

Kamis, 16 April 2026 - 14:44 WIB

Laskar Prabowo 08 Sumut Apresiasi Satlantas Polrestabes Medan, Dinilai Humanis dan Responsif Layani Masyarakat

Kamis, 16 April 2026 - 13:05 WIB

Ruko CBD Helvetia Tanpa PBG, Proses SHGB Eks HGU PTPN 2 Diminta Diusut

Rabu, 15 April 2026 - 22:30 WIB

Realisasi PAD Medan Capai 19,91 Persen, Rico Waas Genjot Pajak Daerah dan Tunggakan PBB

Berita Terbaru