MEDAN, LIBAS86.COM – Sejak Kamis 28 November 2025 lalu jutaan warga kota Medan terdampak banjir. Sebagaian besar mengaku belum menerima bantuan dan informasi tanggap bencana dari Pemko Medan.
Miris … ketika dimintai tanggapannya atas keluhan masyarakat yang menjadi narasumber media ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Yunita Sari mengatakan dia bukan lah malaikat dan pemuas masyarakat serta kewalahan menghadapi bencana alam ini.
“Ngapain coba, dengan masukkan grup apa. Aku pun kelaparan enggak makan. 28 jam belum tidur. Ini baru sampek rumah, baru sholat subuh. Jadi itu dia Masyarakat kadang-kadang, apa mau nya masyarakat, kami tu bukan pemuas masyarakat,” katanya menanggapi kekecewaan masyarakat atas nihilnya informasi tanggap bencana dan keluarnya pejabat ini dari Grup Whats App Silaturahmi Medan Marelan kepada media ini, Jumat pagi (29/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, grup Whats App dimaksud adalah sarana berbagi informasi dalam tragedy bencana banjir dan berharap informasi Langkah tanggap bencana yang terjadi di Utara Kota Medan ini.
Dia mengaku, sejak Rabu 27 November 2025 pukul 22.00 WIB telah berada di lokasi banjir di Kelurahan Terjun Medan Marelan. “Jam 10 malam (Pukul 22.00 WIB,red) aku sudah berada di kantor Lurah Terjun,” jelasnya.
Ditanya apakah statemen bukan malaikat dan bukan pemuas masyarakat bentuk keluhan, Yunita Sari membantah mengeluh. Dia juga mengaku, bencana banjir terjadi dimana mana. “Aku baru pulang, kami satu tim 60 orang, dari hari Rabu jam 10 malam (27 November 2025,red) ke Marelan,” katanya.
Yunita Sari lalu memaparkan kerja yang telah dilakukannya bersama tim BPBD Medan serta instansi lain.
– Pejabat Pemko Medan Bungkam.
Tak satupun pejabat Pemko Medan yang menanggapi sikap Kepala BPBD Medan Yunita Sari ini. Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin, Sekda Medan Wirya Arrahman, Ka Inspektorat Medan Erfin Facrurazi dan Kadis Kominfo Medan Arrahman Pane yang dikonfirmasi media ini, Jumat (29/11/2025) via pesan Whats App nya tak satupun menanggapi.
Para pejabat ini, bungkam dengan tidak merespon konfirmasi media ini atas sikap Kepala BPBD Medan dan langkah tanggap bencana Pemko Medan dalam menanggulangi bencana di Kota Medan ini.
– Pimpinan DPRD Medan Minta Evaluasi.
Menanggapi sikap Kepala BPBD Medan Yunita Sari yang menyatakan kewalahan, bukan malaikat dan bukan pemuas masyarakat terkait keluhan korban banjir yang sebagian tak mendapatkan bantuan, Wakil Ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala SPdI meminta Walikta Medan mengevaluasi jabatan Yunita Sari.
“Kepala BPBD Kota Medan Layak di evaluasi segera oleh Walikota agar jangan sampai dibenak masyarakat pemko tidak mau tau dengan musibah banjir yang melanda warganya,” kata Politisi PKS yang dikenal vocal dan selalu peduli masalah masyarakat ini.
Ustad Rajudin Sagala memaparkan, BPBD Kota Medan seharusnya sudah mengantisipasi kejadian banjir besar melanda Kota Medan karena beberapa hari sebelum kejadian sudah dikeluarkan pernyataan resmi oleh BMKG Sumut.
“Jelas daerah yang terdampak termasuk Kota Medan, terlihat BPBD Medan kurang sigap belum jelas SOP apa yang harus dikerjakannya saat banjir terjadi,” bebernya.
Jika benar Kepala BPBD Kota Medan mengatakan sedang kewalahan menangani musibah banjir dan mengaku bukan malaikat, lanjut Rajudin Sagala, ucapan tersebut tidak sepantasnya disampaikan Kepala BPBD Medan di tengah masyarakat yang sangat butuh bantuan, “Itu menunjukkan Kepala BPBD Kota Medan tidak memahami tugasnya menangani musibah,” tegas nya.
Dipaparkan Rajudin Sagala, perlu seorang Kepala BPBD memiliki kerja yang jelas, terprogram dan terukur saat bencana terjadi terlebih Medan yang sudah langganan terkena banjir.
“Seharusnya BPBD Kota Medan jelas programnya mulai dari jangka pendek, menengah & jangka panjang bagaimana mengatasi jika banjir langganan tersebut tiba terlebih sdh bisa diperidiksi jauh sebelum musibah tersebut terjadi,” jelasnya.
Dia menyayangkan, baru satu persoalan saja yang terjadi seorang Kepala BPBD Medan sudah kewalahan hingga bagaimana dalam hal yang sama muncul musibah yang lainnya seperti yang terjadi di NAD. Selain banjir mereka terkena gempa daerah kecil seperti Kabupaten Simeulu saja tidak terdengar BPBD merasa kewalahan.
“ Bahkan dengan cekatan mereka laksanakan kerja- kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat terkena bencana tersebut dengan perencanaan matang, terprogram & terukur,” puji Rajudin Sagala atas kinerja Pejabat di Kabupaten Simeulue.
Aneh rasanya, lanjut Rajudin lagi, ditugasi oleh Walikota Medan malah terkesan buang badan seolah-olah jika terjadi bencana masyarakat silakan urus masing-masing. “Jadi dimana peran pemerintah dalam hal ini utamanya BPBD yang sengaja ditugasi menangani musibah kok tidak dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” kata Ustad Rajudin bernama kecewa.
Politisi yang menjabat berbagai jabatan social kemasyarakatan ini mengaku, sampai tulisan ini dimuat sangat banyak laporan warga sampai kepadanya yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh atas korban banjir belum pernah dapat bantuan apapun dari BPBD Kota Medan.
“Ada diantara mereka yang terkurung dirumahnya menunggu evakuasi, kelaparan tidak dapat makanan, mereka butuh pakaian layak pakai seharusnya peran BPBD paling terdepan tampil di tengah masyarakat yg sdg berduka sekalipun butuh proses,” ungkap Ustad Rajudin.
Dia berharap, setidaknya pejabat BPBD Medan dapat menghibur warga dengan mendatangi memberi ucapan yang menyejukkan bukan terkesan buang badan hingga patut Kepala BPBD Kota Medan dievaluasi oleh Walikota Medan agar jangan sampai dibenak masyarakat Pemko Medan tak mau tahu dengan musibah banjir yang melanda warganya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Medan H Nanda Ramli SE menilai statemen Kepala BPBD Medan Yunita Sari tak pantas disampaikan. Dia berjanji akan menyampaikan kritik ke Walikota Medan atas sikap anak buahnya Rico Waas itu.
“Di seluruh inti kota Medan macet dan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terjebak dan kendaraan mati mesin. Kita prihatin dan pemerintah kota Medan melalui Tanggap Bencana BPBD dan Dinas Sosial membantu masyarakat yg terdampak banjir. Mengenai yang disampaikan, Tanggapan Ibu Yunita Sari memang tak pantas disampaikan. Walaupun kita tahu tidak cukup personilnya. Karena ada beberapa kecamatan terjebak masyarakatnya didalam rumah. Nanti melalui Fraksi Demokrat akan kami sampaikan dengan Pemerintah,” pungkas Nanda Ramli.
Informasi dihimpun media ini, banyak masyarakat korban banjir yang belum mendapatkan bantuan pangan dan lainnya. Korban banjir juga menyatakan mereka nyaris tak mendapatkan informasi atas tanggap bencana yang akan dilaksanakan Pemko Medan.
Banjir yang melanda 19 Kecamatan di Kota Medan menyisakan penderitaan masyarakat. Roda ekonomi nyaris lumpuh. Ditambah lagi banyaknya daerah terdampak pemadaman listrik dan los nya sinyal seluler serta BBM langka, menjadi akumulasi masalah yang dihadapi para korban bencana ini.
Penulis : LBS86/ TIM
Editor : REDAKSI
Sumber Berita: Poskotasumatera.com
