MADINA, LIBAS86.COM – Aktivis Mandailing Natal, Syaparuddin Pohan, menyampaikan pandangan kritis terkait rangkaian bencana alam yang terus melanda wilayah Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, intensitas dan dampak kerusakan yang ditimbulkan sudah mencapai tingkat keparahan yang sepantasnya mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional. Sabtu (29/11/2025)
Syaparuddin menjelaskan bahwa sejumlah kabupaten dan kota di Sumut—mulai dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga beberapa daerah di kawasan pantai barat—mengalami banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem yang terjadi hampir tanpa jeda. Kondisi tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, jatuhnya korban jiwa, serta ribuan warga harus mengungsi.
“Melihat skala dan dampak bencana yang begitu luas, penanganannya sudah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Negara harus hadir secara penuh melalui penetapan status bencana nasional agar penanggulangan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Syaparuddin dalam keterangan resminya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa peningkatan status tersebut akan memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi logistik, tenaga medis, personel Basarnas dan TNI/Polri, maupun dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, penetapan status nasional juga mempercepat proses pemulihan pascabencana yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
“Banyak wilayah yang hingga saat ini masih terisolasi karena akses jalan terputus, jembatan hanyut, serta minimnya suplai pangan dan obat-obatan. Tanpa intervensi pemerintah pusat, risiko korban bertambah sangat tinggi,” tegasnya.
Syaparuddin mengingatkan bahwa bencana beruntun yang terjadi merupakan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi bencana di daerah-daerah rawan. Ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh unsur terkait untuk memperkuat koordinasi guna memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.
“Penetapan status bencana nasional bukan hanya soal administrasi, tetapi langkah strategis untuk menjamin bahwa seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi dengan cepat. Ini tentang menyelamatkan nyawa dan masa depan daerah terdampak,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Syaparuddin juga mengajak masyarakat, relawan, dan organisasi kemanusiaan untuk terus memperkuat solidaritas dan membantu sesama di tengah situasi yang sangat memprihatinkan ini.
