MADINA, LIBAS86 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal menggeruduk kantor Bupati Mandailing Natal dalam aksi demonstrasi bertajuk “Persoalan Daerah Menumpuk, Evaluasi Bupati Madina.”(12/11/2025)
Aksi yang dimulai sejak siang itu berlangsung di depan Kantor Bupati dan berlanjut ke Aula Kantor Bupati, di mana para mahasiswa berdialog langsung dengan Bupati H. Saifullah Nasution. Massa aksi dengan atribut hijau hitam membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum mendapat perhatian serius, mulai dari stagnasi pembangunan, ketimpangan birokrasi, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan moral untuk menagih komitmen kepemimpinan daerah.
“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi menagih janji perubahan yang dulu dikampanyekan. Rakyat Madina butuh bukti, bukan lagi narasi politik,” tegas Sonjaya di hadapan aparat dan pejabat daerah.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI, Abdul Haris Nasution, menilai kondisi sosial dan ekonomi Madina semakin memburuk karena lemahnya arah pembangunan. Ia menyebut pemerintah daerah gagal memberi kepastian terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, dan pengelolaan potensi daerah.
“Madina tidak kekurangan potensi, tapi kekurangan kemauan politik untuk menata ulang arah pembangunan. Kami ingin bupati turun langsung, bukan sekadar memerintah dari balik meja,” ujarnya lantang.
Dalam orasinya, massa HMI juga menagih realisasi 100 hari kerja Bupati Saifullah Nasution dengan agenda-agenda strategis yang dianggap mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Berikut 11 tuntutan utama yang disampaikan HMI Madina:
1. Pembentukan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
2. Percepatan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai kecamatan.
3. Penataan kawasan kumuh perkotaan demi kehidupan masyarakat yang layak.
4. Pemfungsian kembali Taman Raja Batu (TRB) sebagai ruang publik dan simbol identitas daerah.
5. Optimalisasi kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mendorong investasi produktif.
6. Evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi pemerintahan dan efisiensi ASN.
7. Penyelesaian perizinan perusahaan (PT) yang mangkrak dan merugikan masyarakat.
8. Sikap humanis terhadap pedagang pasar lama yang dipindahkan ke kawasan eks Bioskop Tapanuli.
9. Pembahasan segera Propem Perda tentang Pencegahan Pelecehan Seksual.
10. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pengawasan mutu dan pemerataan akses.
11. Peningkatan kinerja OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama di sektor perdagangan, perkebunan, dan ekonomi sosial.
Menanggapi aksi itu, Bupati H. Saifullah Nasution menyampaikan apresiasi atas langkah kritis HMI dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan secara bertahap.
Aksi demonstrasi berakhir dengan damai setelah kedua pihak sepakat bahwa berbagai persoalan daerah harus dijawab dengan tindakan nyata demi kesejahteraan rakyat.
Kehadiran HMI di ruang publik menjadi pengingat bahwa kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dari demokrasi daerah. Dalam situasi politik lokal yang kerap stagnan oleh kepentingan birokrasi, suara mahasiswa kembali menggema sebagai tanda bahwa kesadaran kritis tidak boleh padam di tengah rutinitas kekuasaan.
“Kami akan terus mengawal. Sebab tanggung jawab sosial mahasiswa bukan hanya berbicara di mimbar, tapi memastikan kebijakan berpihak pada rakyat,” tutup Sonjaya dengan tegas.
Penulis : LBS86/ SP
Editor : REDAKSI
